Pemekaran Kabupaten Konawe Kepulauan Tunggu Amanat Presiden

Beritakendari.com-Sabtu (28/5/2011) Meski rencana pemekaran Kabupaten Konawe Kepulauan telah diusulkan oleh Komisi II DPR-RI dan DPD-RI ketingkat pemerintah pusat, namun pemekaran itu belum bisa direalisasikan menyusul adanya keputusan moratorium pemekaran daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, tidak hanya Konawe Kepulauan saja yang terhambat untuk dimekarkan menjadi kabupaten atau daerah otonom, namun 5 daerah lainnya yang satu paket dengan Konawe Kepulauan mengalami hal serupa, yakni Kolaka Timur, Buton Tengah, Buton Selatan, Kota Raha dan Muna Barat. “Konawe Kepulauan (Wawonii) dan 5 daerah lainnya telah diusulkan untuk dimekarkan, namun karena ada kebijakan moratorium, usulan pemekaran ini belum bisa direalisasikan dan saat ini tinggal menunggu Amanat Presiden (Ampres),”jelas Ketua Forum Percepatan Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara, La Ode Djeni Hasmar, saat berdialog dengan ratusan mahasiswa Pulau Wawonii yang berunjukrasa di Swiss-bel Hotel, Sabtu (28/5). Menurut Djeni Hasmar, upaya percepatan pemekaran Konawe Kepulauan (Wawonii) telah dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari Pemda Konawe, Pemrov dan DPRD Sultra, DPR-RI hingga DPD-RI, namun realisasi pemekaran tidak bisa serta merta diwujudkan pemerintah. “saat ini, ada 17 dari 33 calon daerah pemekaran dinyatakan telah memenuhi syarat pembentukan daerah baru, sesuai ketentuan perundang – undangan, namun proses pemekaran belum bisa dilakukan karena adanya kebijakan moratorium itu,”jelas tokoh pemekaran daerah ini. Sebagai ketua Forum Percepatan Pemekaran Wilayah Sultra, Djeni menjamin proses pemekaran Kabupaten Konawe Kepulauan bersama 5 daerah lainnya masuk prioritas. Tak hanya itu, Djeni juga mengungkapkan jika ia bersama anggota forum dan kalangan DPR-RI dan DPD-RI saat ini tengah berjuang untuk mendorong proses pemekaran Provinsi Buton Raya. “yang jelas kita tetap bekerja dan ini telah menjadi agenda utama kami. Yang dibutuhkan saat ini, bagaimana masyarakat di Wawonii bisa mempersiapkan diri jika pemekaran terjadi,”imbuhnya. Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Wawonii Bersatu menggelar aksi konvoi disepanjang kota dan berunjukrasa didepan Swiss-Bel Hotel. Kehadiran mahasiswa itu untuk bertemu sejumlah anggota DPR-RI dan DPD-RI yang saat itu tengah mengikuti dialog politik “Pemilihan Gubernur Secara Langsung atau melalui DPRD” yang digagas oleh DPD KNPI-Sultra bersama DPRD Sultra. Walau Gubernur Sultra, Nur Alam sempat menyaksikan kehadiran para mahasiswa ini, namun gubernur segera berlalu. # Read more!

HATAM (Hari Anti Tambang) 29 MEI 2011

10 abad sudah perut bumi Indonesia dikeruk, selama itu pula hasilnya diangkut ke luar negeri. Bangsa ini hanya mendapatkan ampasnya saja dan diwarisi racun tambang berton-ton jumlahnya di darat, laut maupun udara.Tak hanya itu saja, industri pertambangan ini berhasil menghapus mimpi dan cita-cita anak bangsa, bahkan telah merengut nyawa manusia langsungmaupun tidak langsung. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) - Terhitung sejak zaman kolonialisme Belanda – Indische Mijnwet Staatsblad 1899 Nomor 214, Rezim UU No. 11 tahun 1967 lalu berganti rezim UU No. 4 tahun 2009 dan UU Nomor 22 tahun 2001 – peraturan dan pengelolaan tambang di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah terbukti tidak mampu mensejahterahkan rakyat. Jangankan naik menjadi negara Industri, sebagai negara berkembang justru hutangnya yang terus berkembang mencapai Rp.1700 triliun tahun 2010 lalu. Angka ironi dari sebuah negara yang dianggap kaya akan sumber daya alam. Kejahatan koorporasi – genocida – tidak pernah tersentuh oleh hukumIndonesia. Newmont dan Lapindo adalah contoh paling populer bagaimanafakta hukum dapat dipermainkan. Setali tiga uang, pemerintah sebagaipemilik kebijakan justru membiarkan dan berpihak kepada pelakukejahatan. ExxonMobile yang telah dinyatakan bersalah dan terbuktiterlibat dalam pelanggaran HAM di Aceh oleh Pengadilan Federal, 2006 danMahkamah Agung Washington, 2008 lalu, pelakunya tetap dibiarkanberoperasi di Indonesia, ini sama saja memelihara penjahat. ExxonMobilebukanlah satu-satunya dilindungi negara, yang lain misalnya Newmont,Freeport, Unocal, Total, Arkon, IMK, KEM, Lapindo dan NHM. Perusahaan tambang asing maupun Indonesia (BUMN dan swasta) perilakunyapun tak beda. Semuanya bekerja demi kepentingan pasar tanpa peduliakibat yang ditanggung rakyat. Sebaliknya, manakala rakyat berusahamempertahankan haknya, justru diserang balik dengan pasal-pasal karetKUHP. Kini UU No. 4/2009 memperkuat upaya kriminalisasi terhadap rakyat. Sejarah panjang tambang di Indonesia, justru membuat Indonesia semakintidak berdaulat atas ekonomi, hukum dan politik. Hanya satu caramengembalikan kedaulatan bangsa, “Hentikan Seluruh Operasi dan RencanaPertambangan.” Sudah cukup catatan buruk bangsa ini akibat pertambangan,cukup Tambang Sebagai Sejarah dalam perjalanan bangsa ini kedepan. Agar tambang hanya jadi sejarah, kami menyerukan kepada seluruhsimpul-simpul perlawanan terhadap tambang di seluruh Indonesiamendeklarasikan “Hari Anti Tambang (HATAM)”. Apa itu HATAM ? Hari Anti Tambang atau di singkat HATAM adalah mandat dari PertemuanNasional JATAM 2010. HATAM diperingati setiap tanggal 29 Mei 2011. Dan bulan Mei adalah bulan perlawanan terhadap industri tambang. Tanggal 29Mei adalah hari pertama terjadinya semburan lumpur Lapindo 2006 lalu. Apa yang kita lakukan? Segenap simpul-simpul JATAM pada bulan Mei 2011 ini akan mengelar rangkaian kegiatan yang intinya melawan terhadap daya rusak tambang.Puncaknya pada tanggal 29 Mei 2011 setidaknya ada 31 Simpul-Simpul JATAMyang mengelar AKSI. Hari itu juga sebagai penyampaian deklarasiberdaulat tanpa tambang dengan menjadikan tambang sebagai sejarah. Dimana Saja Aksi Berlangsung ? Aksi berlangsung di 31 daerah simpul JATAM dan masing-masing simpul mengkonsolidasikan secara mandiri agenda aksi dan pengerahan masa. DiNausus Molo NTT setidaknya ada 3000 orang akan hadir pada deklarasi 28Mei 2011. Warga di Pesisir Bengkulu akan mendeklarasikan perlawananterhadap penambangan pasir besi dan menyerukan konsolidasi. Terhitung sejak zaman kolonialisme Belanda – Indische Mijnwet Staatsblad 1899 Nomor 214, Rezim UU No. 11 tahun 1967 lalu berganti rezim UU No. 4 tahun 2009 dan UU Nomor 22 tahun 2001 – peraturan dan pengelolaan tambang di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah terbukti tidak mampu mensejahterahkan rakyat. Jangankan naik menjadi negara Industri, sebagai negara berkembang justru hutangnya yang terus berkembang mencapai Rp.1700 triliun tahun 2010 lalu. Angka ironi dari sebuah negara yang dianggap kaya akan sumber daya alam. # Read more!

Update Banjir Bandang Wasior, Papua Barat

Kota Wasior hancur. Untuk sementara 90 korban meninggal, 837 luka parah, 216 jiwa mengungsi ke Manokwari. Jumlah korban masih akan terus bertambah. Sementara sejak tadi malam hingga hari ini, 7 Oktober 2010, hujan deras disertai angin kencang masih terus mengguyur seluruh wilayah Papua Barat. Bantuan anda sangat dibutuhkan. Siapa dapat meyangka kalau akan terjadi bencana alam yang mengerikan dalam hidup ini? Hari-hari hidup kita penuh dengan kebahagiaan dalam mengarungi hidup ini. Setiap insan punya mimpi untuk hidup bahagia. Setiap rencana dirancang sesuai keinginan dan kebutuhan untuk mencapai kesuksesan hidup. Tidak pernah seorang manusia membayangkan kalau akan mengalami bencana fatal dalam hidupnya. Itulah sebuah pengalaman dari kaum korban banjir bandang di Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat. Tanggal 4 Oktober 2010, pagi hari itu penduduk kota Wasior dikejutkan oleh banjir yang mengahancurkan dan melumpuhkan seluruh aktivitas di kawasan Teluk Cenderawasih ini. Bencana ini memang banjir, tetapi menyerupai tzunami. Kota Wasior dihancurkan oleh banjir yang berasal dari gunung. Kabarnya, diatas gunung, ada telaga besar juga yang menjadi hulu sungai Angris dan sungai Akiot serta 2 anak sungai lagi. Telaga ini pecah sehingga volume air menjadi tinggi dan deras arusnya ke arah muara yang kebetulan secara alami muara kedua sungai ini mengapit kota Wasior. Muara sungai malah persis di dermaga pelabuhan wasior. Kota ini berubah seketika menjadi Kota Mati. Sejak tanggal 4 Oktober hingga pagi hari ini, 7 Oktober 2010, jumlah korban bencana sudah semakin meningkat dan menakutkan. Korban meninggal sudah mencapai 88 jiwa, korban luka-luka mencapai 837 jiwa. Sejak tanggal 5 Oktober sudah sebanyak 72 korban luka berat yang dievakuasi ke Nabire dan Manokwari. Kabar dari Nabire, 2 orang korban sudah meninggal pula, tadi malam. Berarti korban banjir yang meninggal sudah mencapai 90 orang. Korban hilang yang belum ditemukan sekitar 66 orang bahkan kemungkinan lebih dari itu. Berbagai upaya pencarian korban masih terus berlanjut. Sementara hingga saat ini masih ada lima (5) lokasi di sekitar hilir hingga hulu sungai belum bisa dijangkau, karena sangat jauh di atas gunung-gunung. Sementara lumpur dan tumpukan bebatuan, kayu dan sebagainya belum diganggu oleh tim SAR, karena tidak ada alat berat. Diduga banyak korban tertimbun di lumpur dan juga hanyut ke laut. Upaya pencarian korban masih terus berlanjut. Alkisah, pagi itu terdengar suara gemuruh bersama datangnya banjir bandang luapan air sungai yang membelah kota Wasior, ibu kota Kabupaten Teluk Wondama. Sejak hari minggu sampai senin dini hari itu, hujan deras terus mengguyur lembah Gunung Wondiboy ini. Sungai yang berhulu di Pegunungan Wondiboy tersebut meluap. Selain air dan lumpur, banjir bandang membawa serta bebatuan dan batang-batang kayu berikut akarnya. Akibatnya, rumah-rumah warga di tepi kiri kanan sungai hancur tersapu air. Seluruh kota hingga kampung-kampung di sekitarnya, semua terbenam dan terseret banjir ke arah pantai lautan Teluk Cenderawasih tersebut. Warga yang sudah ke luar rumah bergegas menyelamatkan diri ke perbukitan atau daerah yang lebih tinggi. Sementara warga yang masih di dalam rumah tidak semua bisa menyelamatkan diri. Rumah warga yang umumnya semipermanen dari bahan kayu tergerus dan runtuh. Itulah yang menyebabkan jatuh banyak korban jiwa. Masih banyak yang belum ditemukan. Informasi dari posko satkorlak provinsi Papua Barat menyebutkan korban tewas ada tiga anggota polisi dan seorang dokter yang bernama Since Homedong. Banyak korban meninggal juga belum teridentifikasi identitas dirinya, karena sudah berapa hari tertimbun dalam lumpur. Ratusan warga yang selamat ataupun luka-luka mengungsi ke sejumlah ruangan di kantor bupati yang terletak di daerah perbukitan. Sebagian korban berbaring di teras kantor tersebut. Sesekali mereka mengerang kesakitan karena luka yang diderita akibat terhantam puing-puing rumah yang terseret banjir. Para korban banjir yang menderita kesakitan tersebut pada umumnya belum mendapatkan perawatan medis. Kemarin, 6 Oktober 2010, sekitar pkl. 12.15 WIT, sebanyak 216 jiwa dari sekitar 4.000-an jiwa penduduk kota Wasior yang selamat dari banjir itu tiba di Manokwari dengan menumpangi kapal Gracelia. Mereka terpaksa memilih mengungsi ke Manokwari. Setibanya di Manokwari, ke-216 jiwa ini diarahkan ke lapangan Korem/Kodim Manokwari. Tim Kemanusiaa dari Komunitas Peduli Bencana Papua Barat yang semula dikoordinir JASOIL Tanah Papua langsung bergegas menyambut dan menangani para korban yang mengungsi di Manokwari. Sayangnya kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat ternyata tidak siap menangani masalah pengungsi akibat bencana ini. Sampai sore hari, para pengungsi itu tidak mendapatkan layanan medis maupun makanan. Tidak ada dapur umum yang seharusnya disiapkan terlebih dahulu untuk mengantisipasi, kalau nanti ada yang mengungsi keluar dari Wasior. Relawan dari kalangan LSM yang berusaha dengan cara door to door mencari makanan dan pakaian seadanya bagi pengungsi. Diantara pengungsi itu ada seorang bayi berusia lima (5) hari, artinya baru lahir persis pada malam sebelum peristiwa naas itu terjadi. Badan bayi yang masih merah itu hanya terbungkus pakaian dan kain seadanya, sedangkan ibunya juga masih membutuhkan pertolongan medis. Sayangnya, dari siang hari tiba dengan kapal, tidak ada perhatian medis. Sore hari, agak gelap, pihak TNI-Yonif 752 Arfai membawa bantuan pakaian dan sembako sejumlah truck. Sayangnya, pengungsi belum diberdayakan untuk bisa menolong diri mereka sendiri di tempat pengungsian, misalnya untuk memasak, karena memang belum ada dapur umum. Dari pantauan JASOIL, kondisi umum kota Wasior sudah dihancurkan oleh banjir bandang yang mirip tsunami ini. PLN juga dalam kondisi tidak bisa terpakai lagi, sehingga suasana gelap gulita di malam hari. Instalasi listrik kota juga rusak parah dan aliran listrik terputus total. Jembatan-jembatan dan jalan raya juga tidak bisa dilewati kendaraan karena di beberapa titik terdapat timbunan bebatuan dan lumpur setinggi pinggang orang dewasa. Jaringan komunikasi juga terputus. Dermaga pelabuhan wasior dan juga landasan pesawat, bandara wasior juga tidak dapat berfungsi lagi. Semua lumpuh. Sementara tidak ada jalan darat dari Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat ke Wasior, Kabupaten Teluk Wondama. Penanggulangan bencana banjir bandang Wasior dikendalikan langsung oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pasalnya, aparatur Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dinilai tidak tanggap dalam penanganan korban banjir yang menghancurkan seluruh infrastruktur umum dan perumahan masyarakat di wasior ini. Bupati dan para kepala dinas di Pemkab Teluk Wondama pada saat terjadinya banjir bandang tidak berada di tempat. Para pejabat pemerintah daerah bernasib naas ini, saat kejadian semuanya masih berkonsentrasi di luar Wasior dalam rangka urusan sengketa politik hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilu Kada) di Mahkamah Konstitusi. Syukur ada kepala dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Teluk Wondama yang saat itu berada di tempat sehingga bisa bertindak untuk mengatur koordinasi penanganan korban bencana tersebut. Sedangkan Bupati Wondama, Alberth Torey bersama semua kepala dinasnya dan staf-staf lain yang berhubungan langsung dengan urusan politik itu baru tiba pada pagi hari kedua pasca bencana. Atas perintah Gubernur Provinsi Papua Barat, Abraham O. Ataruri yang mengunjungi korban bencana di Wasior, kepala dinas PU Wasior mengambil alih semua kendali komando penanganan korban bencana. Bencana banjir yang menyerupai tsunami ini mengakibatkan aktivitas pelayanan pemerintahan dan perekonomian menjadi lumpuh total. Ribuan warga yang selamat dari musibah banjir kini ditampung di lima tempat. Di antaranya, ruang Bandar Udara Wargono Wasior, masjid Al Falah Wasior, Kantor Bupati (lama), SMP YPK Wasior, dan sejumlah permukiman warga yang berada di dataran tinggi. Jumlah korban dimungkinkan akan terus bertambah akibat banjir bandang tersebut karena 50-an rumah hanyut terbawa arus banjir ke laut. Rumah Sakit rusak parah, bangunan SD, SMA, masjid, hotel dan jembatan juga rusak. Jumlah korban bisa saja bertambah karena sebagian terseret air sampai ke laut. Ribuan orang yang mengungsi akibat banjir ini, tetapi sampai sekarang jumlahnya belum diketahui karena masih dilakukan pendataan. Sementara lokasi-lokasi yang berada di luar kota Wasior belum bisa dijangkau. Belum ada laporan dari masyarakat pemukim yang berada di daerah-daerah sulit tersebut. Masih ada 3 wilayah distrik yang belum diketahui informasinya. Sangat dibutuhkan tenda-tenda, pakaian, sembako, alat-alat masak, air bersih/mineral, obat-obatan,sarana penerangan,sarana komunikasi dan tenaga medis. Kabar dari Wasior, sudah ada bantuan darurat berupa beras dan supermie, tetapi tidak ada alat masak dan air bersih, sehingga warga korban yang di pengungsian kelaparan. Hujan deras dan angin kencang pun masih terus berlanjut, sehingga air kembali naik setinggi lutut orang dewasa. Korban-korban yang memilih mengungsi ke Manokwari, terdorong oleh ketakutan akan kondisi alam di sana, mereka tidak sanggup bertahan hidup di Wasior. Apalagi banjir masih bisa terulang, karena hujan masih terus terjadi di daerah pegunungan Wondiboy, dimana letak kepala air dan telaga. Kota Wasior seharusnya dikosongkan untuk sementara waktu hingga kondisi alam menjadi normal. Pemerintah Indonesia seharusnya segera melakukan upaya evakuasi penduduk ke lokasi-lokasi yang agak tinggi, disertai layanan yang maksimal untuk 2 sampai 3 bulan ke depan. Karena sampai dengan saat ini belum ada alat berat untuk membersihkan kota, sementara hujan dan banjir pasti masih terus berlanjut. Butuh waktu lama untuk membangun kembali Wasior. Selain itu, pasca bencana ini pasti banyak penyakit ikutannya yang bermunculan seperti ISPA, diare, malaria. Tenaga medis, peralatan medis dan obat-obatan sangat dibutuhkan. Bantuan tanggap darurat bagi korban bencana sangat mendesak. Masalahnya, kesulitan transportasi laut dari arah Manokwari dan Nabire. Bandara Wasior belum bisa difungsikan, karena lumpur dan bebatuan. Penduduk Wasior seakan terjebak di sana. Singkatnya, warga Wasior di Teluk Wondama, Tanah Papua sangat membutuhkan uluran tangan anda. Semoga Tuhan membalas baik budi anda yang sudah dan akan membantu korban bencana di Wasior.***Oleh Pietsau Amafnini*** # Read more!

116 Nelayan Tiap Hari Ganti Profesi karena Iklim

116 Nelayan Tiap Hari Ganti Profesi karena Iklim Ekonomi Media Indonesia Kini isu lingkungan menjadi penting bagi pemerintah karena mudah dijual untuk mendapatkan dana segar KAJIAN internasional Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSA) menyimpulkan bahwa model pembangunan yang berlangsung di Indonesia bukan jalan baik dalam upaya mengatasi kemiskinan. Sebaliknya justru memunculkan bencana. Dari kajian spasial tahun lalu terhadap 341 kabupaten/kota, Pulau Jawa paling rentan terhadap banjir, longsor, dan kenaikan muka air laut. Selain model pembangunan industrial, model produksi perkebunan, pertanian, dan perikanan berbasis ekspor-industrial- monokultur menghancurkan air dan tanah, menggerus keanekaragaman hayati dan kearifan lokal (pola produksi dan pengelolaan komunal), serta mengekspos warga pada kerentanan tak terperi. Di sisi lain, menurunnya hasil tangkapan dan gagal panen akibat perubahan cuaca ekstrem semakin sering dijumpai. Angka kemiskinan bakal meningkat. Setiap harinya 116 nelayan beralih profesi. Menurut Dinamisator Pemantau dan Advokasi Pendanaan Iklim (CFAM) Mida Saragih, dana-dana iklim yang diperoleh pemerintah Indonesia tidak di bawah skema resmi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim atau UNFCCC, melainkan dari sejumlah negara maju dan lembaga keuangan internasional yang selama ini menggelontorkan utang dan hibah bersyarat kepada banyak negara yang mengalami krisis pangan, finansial, energi, hingga kemiskinan "Hasil pantauan CFAM bahwa utang proyek iklim mencapai US$400 juta, sementara utang program US$1,9 miliar. Jumlah keseluruhan adalah US$2,3 miliar," kata Mida. Mida juga mengatakan dalam kondisi kerentanan hebat yang melanda masyarakat kecil, dana-dana itu dipakai pada koridor pembuatan kebijakan yang mendorong keberlangsungan industri. Contoh nyata adalah climate policy loan yang membuahkan aturan renewable energy dan incentive energy pricing hingga kebijakan pencabutan subsidi bahan bakar. Kini isu lingkungan menjadi penting bagi pemerintah karena mudah dijual untuk mendapatkan dana segar. Terlebih pada KTT G-20, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat mengutarakan paket kebijakan Indonesia, yakni pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Perempuan luput Perempuan sekali lagi dipastikan luput dari skenario respons isu perubahan iklim. Data Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa 20 juta perempuan berjuang dalam kemiskinan sudah cukup menjadi pertimbangan yang kuat bahwa alokasi dana dalam program-program adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim harus peka pada keadilan gender. CFAM menegaskan prinsip yang harus diperhatikan pemerintah dalam pendanaan iklim. Pertama, prinsip anti utang. Pemerintan harus belajar dari pengalaman pahit berutang kepada lembaga keuangan internasional ketika krisis finansial melanda pada 1990-an. Kini, jebakan kembali muncul dalam skema utang ataupun hibah bersyarat pendanaan iklim. Kedua, pendanaan iklim harus dikembalikan pada persoalan mendasar, yakni keselamatan manusia dan lingkungan. Pemanfaatan dana iklim dari hibah tanpa syarat harus berdasarkan pada kebutuhan rakyat banyak, pelaporan transparan serta tepercaya, dan pencapaian terukur. (che) mediaindonesia.com # Read more!